Sukendar, Alief Fakhry (2024) PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 3881 K/Pid.sus/2022). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text HALAMAN COVER.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text 5.halaman persetujuan.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text 6. Halaman pengesahan tim .pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (314kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)

Abstract

Adanya media sosial di era globalisasi menyebabkan terbukanya tindak pidana pada media sosial khususnya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dengan adanya putusan nomor 3881 K/Pid.sus/2022 ,membuktikan adanya peristiwa pencemaran nama baik di media sosial akan tetapi penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum tindak pidana pencemaran nama baik tidak selaras dengan asas lex specialis derogat legi generali. Berdasarkan dengan fakta yuridis tersebut, menciptakan rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial ?, Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 3881 K/Pid.sus/2022 ?, Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan dalam penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial (Studi Putusan Nomor 3881 K/Pid.sus/2022) ?, yang akan diteliti dengan menggunakan metode yuridis-normatif serta memadankannya dengan sejarah, asas-asas, dan hukum positif dan hukum Islam yang relevan dengan penelitian . Pertama penerapan pasal 14a dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tidak sesuai dengan asas legalitas dan asas lex spesialis derogate legi generalis,. Kedua seharusnya hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut harus mengesampingkan KUHP dikarenakan objek dari tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial masuk ke dalam ruang lingkup Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim harus menjadikan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan dalam membuat suatu putusan agar tidak terjadi tumpang tindih hukum yang diberikan kepada terdakwa. Ketiga Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta’zir karena tidak termasuk tindak pidana hadd maupun qisas.

Actions (login required)

View Item