PENYELESAIAN HUKUM MENGENAI HAK UPAH LEMBUR PEKERJA YANG BELUM DIBAYAR DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 40 K/PDT.SUS-PHI/2022)

Syazana, Syifa Elsa (2024) PENYELESAIAN HUKUM MENGENAI HAK UPAH LEMBUR PEKERJA YANG BELUM DIBAYAR DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 40 K/PDT.SUS-PHI/2022). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. HALAMAN SAMPUL (COVER).pdf Download (130kB) \| Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (86kB) \| Preview
Preview	Text 4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (60kB) \| Preview
Preview	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (101kB) \| Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (311kB) \| Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB) \| Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)

Abstract

Skripsi ini menyoroti perselisihan hak upah lembur yang ternyata belum dibayarkan oleh pemberi kerja sekalipun penyelesaian perselisihan PHK telah tuntas. Permasalahannya adalah (1) akibat hukum hak upah lembur pekerja yang belum dibayar dalam perselisihan hubungan industrial dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (2) aspek penyelesaian hak upah lembur yang belum dibayarkan setelah PHK terjadi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022 juga menjadi permasalahan berikutnya, dan (3) pandangan Islam terkait penyelesaian hukum mengenai hak upah lembur pekerja yang belum dibayar. Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi berupa hukum normatif yang merujuk pada literatur berupa perundang�undangan dan putusan pengadilan. Pertama, pembayaran hak upah lembur bagi pekerja menjadi salah satu akibat hukum dari perjanjian kerja yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja sekalipun PHK sudah terjadi. Kedua, ketidaktepatan Hakim dalam menilai dan menetapkan suatu putusan terhadap hak upah lembur yang belum dibayarkan. Ketiga, dalam Islam, hal tersebut telah melanggar aspek sewa-menyewa (ijarah) yaitu upah sewa yang seharusnya diberi kepada seorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-1006-FH
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian, Upah Lembur, Pemutusan Hubungan Kerja, Ijarah
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JF Political institutions (General) K Law > K Law (General)
Depositing User:	Syifa Syazana
Date Deposited:	17 Nov 2025 02:35
Last Modified:	17 Nov 2025 02:35
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12781

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository