PEMIDANAAN SUBJEK HUKUM KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA TRANSISI HUKUM PIDANA

Tamher, Ridwan Syahbani (2024) PEMIDANAAN SUBJEK HUKUM KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA TRANSISI HUKUM PIDANA. Diploma thesis, Universias YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (4MB) \| Preview
Preview	Text 6. Halaman Pengesahan.pdf Download (362kB) \| Preview
Preview	Text 4. Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (364kB) \| Preview
Preview	Text 9. Abstrak..pdf Download (208kB) \| Preview
Preview	Text 11. BAB 1.pdf Download (465kB) \| Preview
Preview	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (345kB) \| Preview
	Text 12. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)
	Text 13. BAB 3..pdf Restricted to Registered users only Download (566kB)
	Text 14. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB)
	Text 15. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text 17. Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text 18. Lampira 2 DOKUMENTASI WAWANCARA.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)

Abstract

Setelah diundangkannya KUHP, (UU No.1/2023), diketahui bahwa, baik KUHP dan UU PTPK ( UU No. 31/1999 Jo. UU No.20 2001) sama-sama mengatur tentang tindak pidana korupsi dan pertanggungjawabann pidana korporasi. Berdasarkan fakta yuridis tersebut, dapat ditarik rumusan masalah : Bagaimana kedudukan prinsip transitoir hukum pidana pada masa transisi hukum pidana? Bagaimana penuntutan tindak pidana pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pada masa transisi hukum pidana? Bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Untuk menjawab hal tersebut Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengembalikan penyelesaian masalah ini kepada filsafat, asas, sejarah, dan perbandingan hukum yang relevan. Sebagai hasil, didapati bahwa: Pertama, penuntutan tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan secara khusus berdasarkan UU PTPK; Kedua, dalam hal pertanggungjawaban pidananya diperlukan pendekatan vicarious liability dengan menghubungkannya dengan kesalahan-kesalahan yang ada dalam PERMA No. 13/2016; Ketiga, dalam perspektif kemaslahatan dan Siyasah Wad’iyah diketahui bahwa kedua hal tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan Syariat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-1000-FH
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Korporasi, Asas Transitoir, Kesalahan, Vicarious Liability
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KD England and Wales > KDC Scotland K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	Ridwan Tamher
Date Deposited:	13 Nov 2025 03:14
Last Modified:	13 Nov 2025 03:14
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12776

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository