Mawaddah, Sarah (2024) KEKUATAN HUKUM PIPIL GARUDA (KOHIR) SEBAGAI ALAS HAK PENGUASAAN FISIK TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 103 K/PDT/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. HALAMAN SAMPUL (COVER).pdf Download (557kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text 7. PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PUBLIKASI.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (497kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (752kB) | Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (682kB) | Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (681kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB)

Abstract

Kurangnya bukti kepemilikan atas tanah adalah salah satu faktor yang menghambat proses pendaftaran hak atas tanah. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya bukti kepemilikan atas tanah juga menjadi penyebabnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum Pipil Garuda (Kohir) sebagai alas hak penguasaan fisik tanah, untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kekuatan hukum Pipil Garuda (Kohir) sebagai alas hak penguasaan fisik tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pdt/2023, serta untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kekuatan hukum Pipil Garuda (Kohir) sebagai alas hak penguasaan fisik tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pdt/2023. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum Pipil Garuda (Kohir) sebagai alas hak penguasaan fisik tanah, bagaimana kekuatan hukum pipil Garuda (Kohir) sebagai alas hak penguasaan fisik tanah dalam putusan Mahkmah Agung Nomor 103 K/Pdt/2023, serta bagaimana pandangan islam terhadap kekuatan hukum Pipil garuda (Kohir) sebagai alas hak penguasaan fisik tanah dalam putusan Mahkmah Agung Nomor 103 K/Pdt/2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu Pipil Garuda (Kohir) merupakan surat pembayaran pajak yang biasa digunakan masyarakat Lombok, dan merupakan bukti kepemilikan suatu tanah sebelum adanya Undang-Undang Pokok-Pokok Dasar Agraria. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok-Pokok Dasar Agraria, Pipil Garuda (Kohir) sudah tidak dapat lagi menjadi bukti kepemilikan atas tanah dan harus dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) agar menjadi bukti kepemilikian yang kuat, selain itu, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding dengan tingkat pertama serta pada putusan Mahkamah Agung, dan menurut Islam surat pernyataan pembayaran pajak, diakui dan sah sama dengan catatan utang piutang dan dianggap sebagai alat bukti.

Actions (login required)

View Item