Putri, Dhita Mutiara (2024) PENDIRIAN KOPERASI PRIMER SEBAGAI BADAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM (Studi di Desa Seuat Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (252kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)
	Text 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB)

Abstract

Koperasi Produsen Usaha Makmur Tangguh Bersama di Desa Seuat Jaya merupakan koperasi primer pertama yang berpotensi membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini sejalan dengan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan permasalahan yaitu bagaimana proses pendirian koperasi primer dan bagaimana pemberdayaan dilakukan kepada masyakarat, serta bagaimana pandangan Islam terhadap pendirian koperasi primer sebagai badan hukum. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait. Adapun hasil pembahasannya yaitu: Pertama, proses pendirian koperasi berdasarkan Pasal 3 hingga Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, Pemberdayaan Koperasi Produsen Usaha Makmur Tangguh Bersama terhadap para anggotanya yaitu dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Ketiga, pandangan Islam terhadap pendirian koperasi primer sebagai badan hukum yaitu kebolehan (mubah), tak menjadi sebuah penghalang untuk memulai mendirikan Koperasi di Desa Seuat Jaya yang menjadi satu tahap melangkah lebih maju untuk perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item