Parameswari, Anindya Yumna (2022) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENDAPATKAN UPAH DIBAWAH MINIMUM MENURUT UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 474K/PDT.SUS-PHI/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text COVER 1302018009.pdf Download (10kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN 1302018009.pdf Download (62kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS 1302018009.pdf Download (42kB)
	Text ABSTRAK 1302018009.pdf Download (103kB)
	Text 11.BAB I.pdf Download (311kB)
	Text 16.Daftar Pustaka_1302018009.pdf Download (110kB)
	Text 12.BAB II-1302018009.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text 13.BAB III_1302018009.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text 14.BAB IV_1302018009.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text 15.BAB V_1302018009.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)

Abstract

Banyak sekali perusahaan besar Di Indonesia yang memberi upah terhadap pekerjanya dibawah minimum sebagai salah satu permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 474K/Pdt.Ssus-PHI/2018, yang dimana Penggugat (IPIN) diberikan upah dibawah minimum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Mengenai UMSK (Upah Minimum Sektoral/Kabupaten) oleh Terguggat (PT. Papa Jaya Agung). Dalam putusan ini penggugat mengajukan kekurangan upah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 serta mengajukan pembatalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak karena penggugat sudah bekerja selama kurang lebih 6 tahun di perusahan Tergugat. Dengan ini penggugat sebagai pekerja merasa tidak ada keadilan karena hak penggugat di rampas. Dalam studi kasus putusan ini penulis melakukanٓpenelitianٓdenganٓjudulٓ“ٓAnalisisٓYuridisٓPerlindunganٓHukumٓBagiٓ Pekerja Yang Mendapatkan Upah Dibawah Minimum Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ( Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 474K/Pdt.Ssus-PHI/2018)”ٓdengan berumusan masalah perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang menerima upah dibawah ketentuan upah minimum, tidak mendapatkan pesangon selama proses terjadinya perselisihan hubungan industrial pertimbangan hakim mengenai pemberian upah dibawah ketentuan upah minimal sectoral dalam Putusan Nomor 474K/ pdt-sus�PHI/2018, dan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mendapatkan Upah Dibawah Minimum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 474K/PDT.SUS-PHI/2018)”ٓ dalamٓ persepektifٓ agamaٓ Islam. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Bahwasanya ada sumber data primer yang digunakan penulis yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Putusan Perkara PN Bandung Tingkat Pertama Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 474K/Pdt.Ssus-PHI/2018; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan,;Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum

Actions (login required)

View Item