Pradipta, Galih (2022) PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH (Studi Putusan : Nomor 532K/TUN/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1.Halaman sampul.pdf Download (158kB)
	Text 6.Hal pengesahan.pdf Download (78kB)
	Text 4.pernyataan orisinalitas skripsi.pdf Download (76kB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (300kB)
	Text 11.bab 1.pdf Download (712kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA 1302017036.pdf Download (423kB)
	Text 12.bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB)
	Text 13.bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text BAB 4--1302017036.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB)
	Text BAB 5 --1302017036.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)

Abstract

Pendaftaran Tanah adalah Pendaftran menurut PP 24 th 1997 adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus- menerus,berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,dan penyajian serta pemeliharaan data-data Yuridis, dalam bentuk peta. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana penerepan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah, Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan penerapan asas kontradiktur delimitasi berdasarkan Putusan Nomor : 532 K/TUN/2018.Mdn, Bagaimana perspektif islam atas penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah pada (Putusan Nomor: 532 K/TUN/2018.Mdn).Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.Permasalahan kasus ini adalah status hukum suatu bidang tanah dan diterbitkan Tergugat pada tahun 2012, Permasalahan dari Gugatan Penggugat adalah: “Memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2180/Kelurahan Lalang, terbit tanggal 21 Februari 2012, Surat Ukur tanggal 13 /02/2012 No. 00779/LALANG/2012, luas 47 M²,maka harus memperhatikan kaidah hukum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang prosedur hukum dan tata cara dalam hal pendaftaran tanah dan atau pemberian hak atas tanah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. tergugat tidak melaksanakan kaidah hukum Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, hal mana Tergugat tidak melakukan cek, pengumpulan dan pengolahan data fisik terkait ada tidaknya alas hak yang sudah ada pada suatu bidang tanah, khususnya pada bidang fisik tanah Penggugat, hal mana tindakan Tergugat ini merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti sehingga pada akhirnya mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum.. Tindakan tersebut didalam islam adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi yang dirugikan dan diidalam islam dan didalam Al-Qur’an melarang makan harta orang lain dengan cara yang batil.

Actions (login required)

View Item