Meliana, Velia Ayu (2022) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk dan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text cover skripsi.pdf Download (117kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN 1302018083.pdf Download (141kB)
	Text Lembar Orisinalitas.pdf Download (278kB)
	Text Abstrak.pdf Download (151kB)
	Text Bab 1_1302018083.pdf Download (305kB)
	Text Daftar Pustaka_1302018083.pdf Download (230kB)
	Text Bab 2_1302018083.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text Bab 3_1302018083.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text Bab 4_1302018083.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)
	Text Bab 5_1302018083.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang luas. Saat ini, sudah banyak orang yang mengerti bagaimana pentingnya dalam menjaga serta mengelola kawasan hutan maupun hasil hutan. Namun, kegiatan illegal logging atau yang biasa disebut dengan pembalakan liar masih sering terjadi di beberapa hutan di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Penerapan Unsur-Unsur Dalam Pasal 362 dan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu?. 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704 K/Pid.Sus-LH/2018?. 3. Bagaimana Pandangan Agama Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2704K/Pid.Sus-LH/2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Normatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : Pertama, dalam sebuah tidak pidana pencurian kayu unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP haruslah terpenuhi sebagai peraturan umum yang mengaturnya dan tidak terlepas dari undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang unsurnya yaitu orang perseorangan, dengan sengaja, dan Mengangkut , Menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH), yang mana untuk dapat dikatakan sebuah tindakan pencurian hasil hutan yang salah satunya kayu, haruslah juga memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua peraturan yang mengatur tersebut. Kedua, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2704 K/Pid.sus-LH/2018 tidak sesuai dengan asas lex specialis derogat lex generali, yang mana digunakan oleh hakim yang memutus perkara nomor 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk. Ketiga, tindakan pencurian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa perkara nomor 2704 K/Pid.sus-LH/2018 dan perkara nomor 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk termasuk ke dalam kategori jarimah hudud, namun sanksi yang diberikan pada Terdakwa 2704 K/Pid.sus-LH/2018 seharusnya adalah Sanksi Had, dan Terdakwa putusan 505/Pid.sus/2015/PN.Mjk adalah sanksi Ta’zir, namun karena perkara tersebut telah diserahkan kepada Hakim (ulil amri) sebagai wakil tuhan, maka sanksi Had tersebut dapat dimaafkan.

Actions (login required)

View Item