Anggriani, Jeani Aprilia (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DITINJAU DARI UU PORNOGRAFI DAN UU ITE. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (202kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (281kB)
	Text LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (294kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text BAB I (1302018079).pdf Download (581kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (1302018079).pdf Download (418kB)
	Text BAB II (1302018079).pdf Restricted to Registered users only Download (655kB)
	Text BAB III (1302018079).pdf Restricted to Registered users only Download (636kB)
	Text BAB IV (1302018079).pdf Restricted to Registered users only Download (615kB)
	Text BAB V (1302018079).pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE. Penyebarluasan pornografi d merupakan tindakan menyebarluaskan atau mempublikasikan konten seksual berupa foto atau video tanpa persetujuan orang yang bersangkutan karena sakit hati dan memiliki tujuan untuk mempermalukan korban. Korban dari penyebarluasan pornografi ini akan mendapatkan stigma negatif dari orang-orang disekitarnya karena foto atau videonya disebarluaskan di dunia maya. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu : apa sajakah unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan penyebarluasan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE, bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dalam melindungi korban penyebarluasan pornografi, dan bagaimana pandangan islam mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah pengaturan mengenai penyebarluasan pornografi secara umum sudah diatur di dalam Pasal 282 KUHP. Penyebarluasan pornografi secara khusus diatur di dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 UU Pornografi, sebenarnya UU ITE melalui Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 27 ayat 1 juga mengatur mengenai penyebarluasan muatan yang melanggar asusila, tetapi karena menurut Pasal 63 ayat 1 KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Di dalam UU Pornografi dan UU ITE yang memiliki pidana pokok paling berat ialah UU Pornografi, jadi aturan yang digunakan ialah UU Pornografi. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dan Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 27 ayat 1 keduanya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan pornografi. Di Indonesia untuk melindungi korban kejahatan sudah diterapkan delik mengenai larangan penyebarluasan pornografi melalui Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dan Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 27 UU ITE. Upaya lain untuk melindungi korban penyebarluasan pornografi ialah pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, bantuan hukum, pelayanan medis, dan pemberian informasi. Pornografi jika ditinjau dari hukum islam selalu berkaitan dengan aurat dan pakaian. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan dijaga, tidak boleh diperlihatkan ke orang yang bukan merupakan muhrimnya. Menyebarluaskan pornografi di dalam islam merupakan perbuatan yang haram dan dilarang, karena sama saja seperti menyebarkan aib orang lain, hal tersebut berdasarkan dari Surat Al-Hujurat ayat 12.

Actions (login required)

View Item