Wicaksono, Fauzan Alifya (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. HALAMAN COVER.pdf Download (20kB) | Preview |
|
|
Text
6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (285kB) | Preview |
|
|
Text
4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (249kB) | Preview |
|
|
Text
9. ABSTRAK.pdf Download (72kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB I_1302018150.pdf Download (513kB) | Preview |
|
|
Text
16. DAFTAR PUSTAKA_1302018150.pdf Download (158kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
12. BAB II_1302018150.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
|
Text
13. BAB III_1302018150.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) |
|
|
Text
14. BAB IV_1302018150.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) |
|
|
Text
15. BAB V_1302018150.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) |
Abstract
Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara korban pelecehan seksual merupakan kewajiban pemerintah yang seharusnya memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap ASN diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 92 Ayat 1, dan diatur dalam pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut belum mengatur secara jelas hal – hal yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk meninjau perlindungan hukum terhadap ASN yang menjadi korban pelecehan seksual bedasarkan hukum kepegawaian. Metode penulisan ini menggunakan metode normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Pembahasan menjelaskan bahwa Pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum bagi ASN belum ada petunjuk yang jelas. Memberikan hukuman mutasi dan sanksi hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang dan memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual sangat diperlukan dan Fikih jinayah mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan memberikan sanksi bedasarkan tingkat kejahatannya.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-754-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Korban Pelecehan Seksual. |
| Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Nov 2023 04:03 |
| Last Modified: | 28 Nov 2023 04:03 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12256 |
Actions (login required)
 |
View Item |