Octaviana, Sya'bana Nur (2022) UPAYA PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
COVER.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (364kB) | Preview |
|
|
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (441kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (337kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) |
Abstract
Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi disuatu negara semakin berkembang juga tindak pidana yang merupakan hasil kejahatan, salah satunya ialah tindak pidana yang bergerak dalam bidang transaksi keuangan yaitu “money laundering”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Upaya PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, 2) Kendala PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, 3) pandangan Islam terhadap Upaya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, data diperoleh melalui studi pustaka dengan analisis kualitatif. Dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah dimana tanggung jawabnya langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dalam memerangi kejahatan tindak pidana pencucian uang. PPATK memiliki upaya dalam menangani pencucian uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala yang harus PPATK hadapi. Islam merupakan agama yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana asal seperti korupsi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-751-FH |
| Uncontrolled Keywords: | PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan. |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Nov 2023 06:20 |
| Last Modified: | 27 Nov 2023 06:20 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12251 |
Actions (login required)
 |
View Item |