Search for collections on Universitas YARSI Repository

UPAYA PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Octaviana, Sya'bana Nur (2022) UPAYA PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (121kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf

Download (364kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf

Download (441kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (111kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (337kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (169kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (376kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (333kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (433kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (48kB)

Abstract

Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi disuatu negara semakin berkembang juga tindak pidana yang merupakan hasil kejahatan, salah satunya ialah tindak pidana yang bergerak dalam bidang transaksi keuangan yaitu “money laundering”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Upaya PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, 2) Kendala PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, 3) pandangan Islam terhadap Upaya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, data diperoleh melalui studi pustaka dengan analisis kualitatif. Dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah dimana tanggung jawabnya langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dalam memerangi kejahatan tindak pidana pencucian uang. PPATK memiliki upaya dalam menangani pencucian uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala yang harus PPATK hadapi. Islam merupakan agama yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana asal seperti korupsi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-751-FH
Uncontrolled Keywords: PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
K Law > K Law (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 27 Nov 2023 06:20
Last Modified: 27 Nov 2023 06:20
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12251

Actions (login required)

View Item View Item