Darmansa, Wulan Titania (2022) PENGANCAMAN DAN PEMERASAN OLEH PELAKU PENYEBARAN PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 746/Pid.B/2020/PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text COVER 1302018148.pdf Download (74kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN 1302018148.pdf Download (788kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS 1302018148.pdf Download (816kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (70kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (259kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA 1302018148.pdf Download (247kB)
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text 8. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)

Abstract

Dalam KUHAP hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur ketentuan alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (1), tidak mengatur adanya ketentuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Untuk mengejar ketertinggalan hukum beracara dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti dari KUHAP, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk dijadikan bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Untuk itu hasil penelitian ini menjawab bagaimana UU ITE mengatur keberadaan alat bukti elektronik terutama alat bukti tangkapan layar (screenshot) dan khususnya video sebagai alat bukti hukum yang sah.

Actions (login required)

View Item