Search for collections on Universitas YARSI Repository

PENGANCAMAN DAN PEMERASAN OLEH PELAKU PENYEBARAN PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 746/Pid.B/2020/PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN)

Darmansa, Wulan Titania (2022) PENGANCAMAN DAN PEMERASAN OLEH PELAKU PENYEBARAN PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 746/Pid.B/2020/PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN). Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
COVER 1302018148.pdf

Download (74kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN 1302018148.pdf

Download (788kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS 1302018148.pdf

Download (816kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (70kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. BAB I.pdf

Download (259kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA 1302018148.pdf

Download (247kB) | Preview
[img] Text
5. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (410kB)
[img] Text
6. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (276kB)
[img] Text
7. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (332kB)
[img] Text
8. BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (230kB)

Abstract

Dalam KUHAP hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur ketentuan alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (1), tidak mengatur adanya ketentuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Untuk mengejar ketertinggalan hukum beracara dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti dari KUHAP, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk dijadikan bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Untuk itu hasil penelitian ini menjawab bagaimana UU ITE mengatur keberadaan alat bukti elektronik terutama alat bukti tangkapan layar (screenshot) dan khususnya video sebagai alat bukti hukum yang sah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-745-FH
Uncontrolled Keywords: Pornografi, Pengancaman dan Pemerasan, Alat bukti elektronik, Alat bukti dalam hukum acara pidana.
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
K Law > K Law (General)
T Technology > T Technology (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 24 Nov 2023 08:37
Last Modified: 24 Nov 2023 08:37
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12241

Actions (login required)

View Item View Item