Laksana, Ananda Cahya (2022) KEKUATAN HUKUM SURAT REKOMENDASI KOMNAS HAM DALAM PROSES PENEGAKAN HAM DI INDONESIA (Studi Surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 dalam Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Download (591kB) | Preview
Preview	Text 5. PENGESAHAN - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text 3. ORISINALITAS - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Download (343kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Download (432kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Download (655kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Download (328kB) | Preview
	Text 11. BAB II - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB)
	Text 12. BAB III - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text 13. BAB IV - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 14. BAB V - SKRIPSI ANANDA CAHYA.pdf Restricted to Registered users only Download (497kB)

Abstract

Di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yang bahkan pelanggarannya dilakukan oleh aparat penegak Hukum sendiri. Indonesia memiliki Komnas HAM sebagai lembaga Negara yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya di Indonesia, Komnas HAM berfungsi dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang didalam pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan serta mediasi, mengenai Hak Asasi Manusia. Peraturan soal Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang�undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kasus yang melatarbelakangi penulis yaitu peristiwa Penembakan oleh anggota Kepolisian pada anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Penulis membahas terkait bagaimana kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM dalam kasus tersebut, dan Implementasi dari Rekomendasi Komnas HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia, serta Pandangan Hukum Islam terkait proses pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan. Dari penelitian ini tergambar soal kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM yang belum diatur mengikat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta kurangnya semangat dari Pemerintah dalam menuntaskan, melindungi, dan menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan dalam Hukum Islam telah diatur didalam Al�Quran dan Hadits soal qisas berkaitan dengan kasus yang penulis angkat. Maka dari pada itu saran yang dapat penulis berikan terkait Pengaturan soal Perlunya pengaturan Kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM agar diatur lebih mengikat, serta penguatan pada lembaga Komnas HAM dengan dibuatkannya Undang-Uundang serta menjadikan Pengadilan Hak Asasi Manusia sejajar dengan peradilan lainnya.

Actions (login required)

View Item