Sari, Ricka Debby Indah (2021) PELELANGAN MELALUI PENGADILAN SEBAGAI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text COVER RICKA DEBBY - MKN 2202019013.pdf Download (44kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN RICKA DEBBY- MKN 2202019013.pdf Download (76kB)
	Text PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME RICKA DEBBY- MKN 2202019013.pdf Download (81kB)
	Text ABSTRAK RICKA DEBBY- MKN 2202019013.pdf Download (150kB)

Abstract

Jaminan Fidusia sebagai suatu lembaga penjamin yang menimbulkan dampak dengan adanya kemunculan suatu kewajiban kepada para pihak dalam memenuhi suatu prestasi dikarenakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Jaminan Fidusia atau UU Jaminan Fidusia pada pelaksanaan pengaturan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia peningkatan terjadi pada jumlan pendaftaran fudisia di saat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Jaminan fidusia secara praktek telah diagunkan pada lembaga finansial sebagai pihak kreditur dimana masih adanya suatu permasalahan-permasalahan bahwa jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh pihak kreditur. Eksekusi jaminan fidusia mengalami kekosongan hukum yang merugikan kepentingan debitur maupun kreditur. Untuk itu penulis mengkaji tentang peraturan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia dan bentuk mekanisme integrasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUUXVII/2019 dalam eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan umum. Pada penelitian ini menggunakan metode yaitu Yuridis-Normatif dan dengan melalui suatu pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approuch). Hasil penelitian menunjukkan Integrasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/Puu-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia pada proses beracara di Pengadilan yang paling efektifitas dan mewujudkan Berkemanfaatan bagi kreditur dan debitur yaitu dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Actions (login required)

View Item