Palupi, Sri (2022) ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (91kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN SRI PALUPI-MKN-2202019023.pdf Download (73kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (77kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (134kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (300kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)

Abstract

Dalam rangka memanfaatkan teknologi yang dinilai dapat meningkatkan layanan pertanahan, khususnya mengenai hak tanggungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yang baru-baru ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Pemberlakuan layanan Hak Tanggungan secara serentak diseluruh Indonesia memunculkan berbagai macam persoalan terutama kendala yang dihadapi oleh para pengguna layanan hak tanggungan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan Analisis (analitycal approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi memiliki peran antara lain membuat Akta pemberian Hak Tanggungan dan menyampaikan APHT tersebut bersama dokumen-dokumen kelengkapan lainnya yang berkenaan dengan pemberian hak tanggungan. Perlindungan hukum bagi Pejabat PPAT dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi adalah Perlindungan yang bersifat preventif atau disebut bentuk perlindungan hukum yang sifatnya mencegah bagi pejabat PPAT dan masyarakat dan perlindungan refresif, yang berfungsi untuk meyelesaikan permasalahan yang terjadi baik terhadap pejabat PPAT dan/atau masyarakat.

Actions (login required)

View Item