Palupi, Sri (2022) ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI. Masters thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. COVER.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN SRI PALUPI-MKN-2202019023.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text
6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
9. ABSTRAK.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (300kB) | Preview |
|
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) |
|
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) |
|
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) |
|
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
Abstract
Dalam rangka memanfaatkan teknologi yang dinilai dapat meningkatkan layanan pertanahan, khususnya mengenai hak tanggungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yang baru-baru ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Pemberlakuan layanan Hak Tanggungan secara serentak diseluruh Indonesia memunculkan berbagai macam persoalan terutama kendala yang dihadapi oleh para pengguna layanan hak tanggungan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan Analisis (analitycal approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi memiliki peran antara lain membuat Akta pemberian Hak Tanggungan dan menyampaikan APHT tersebut bersama dokumen-dokumen kelengkapan lainnya yang berkenaan dengan pemberian hak tanggungan. Perlindungan hukum bagi Pejabat PPAT dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi adalah Perlindungan yang bersifat preventif atau disebut bentuk perlindungan hukum yang sifatnya mencegah bagi pejabat PPAT dan masyarakat dan perlindungan refresif, yang berfungsi untuk meyelesaikan permasalahan yang terjadi baik terhadap pejabat PPAT dan/atau masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | T-39-MKn |
| Uncontrolled Keywords: | Peran dan Tanggungan Jawab PPAT, Pendaftaran Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Elektronik. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) T Technology > T Technology (General) T Technology > T Technology (General) > T201 Patents. Trademarks |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Oct 2023 04:03 |
| Last Modified: | 17 Oct 2023 04:03 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12127 |
Actions (login required)
 |
View Item |