Search for collections on Universitas YARSI Repository

ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

Palupi, Sri (2022) ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI. Masters thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
1. COVER.pdf

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN SRI PALUPI-MKN-2202019023.pdf

Download (73kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf

Download (77kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. ABSTRAK.pdf

Download (134kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. BAB I.pdf

Download (300kB) | Preview
[img]
Preview
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (187kB) | Preview
[img] Text
11. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)
[img] Text
12. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (332kB)
[img] Text
13. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB)
[img] Text
14. BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (91kB)

Abstract

Dalam rangka memanfaatkan teknologi yang dinilai dapat meningkatkan layanan pertanahan, khususnya mengenai hak tanggungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yang baru-baru ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Pemberlakuan layanan Hak Tanggungan secara serentak diseluruh Indonesia memunculkan berbagai macam persoalan terutama kendala yang dihadapi oleh para pengguna layanan hak tanggungan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan Analisis (analitycal approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi memiliki peran antara lain membuat Akta pemberian Hak Tanggungan dan menyampaikan APHT tersebut bersama dokumen-dokumen kelengkapan lainnya yang berkenaan dengan pemberian hak tanggungan. Perlindungan hukum bagi Pejabat PPAT dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi adalah Perlindungan yang bersifat preventif atau disebut bentuk perlindungan hukum yang sifatnya mencegah bagi pejabat PPAT dan masyarakat dan perlindungan refresif, yang berfungsi untuk meyelesaikan permasalahan yang terjadi baik terhadap pejabat PPAT dan/atau masyarakat.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: T-39-MKn
Uncontrolled Keywords: Peran dan Tanggungan Jawab PPAT, Pendaftaran Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Elektronik.
Subjects: K Law > K Law (General)
T Technology > T Technology (General)
T Technology > T Technology (General) > T201 Patents. Trademarks
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 17 Oct 2023 04:03
Last Modified: 17 Oct 2023 04:03
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/12127

Actions (login required)

View Item View Item