Wijanarko, Arviyan Wisnu (2023) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK YANG MENJADI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Cover.pdf Download (13kB)
	Text 03. Halaman Pengesahan.pdf Download (54kB)
	Text 06. Lembar Plagiarisme.pdf Download (148kB)
	Text 09. Abstrak dan Abstract.pdf Download (78kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (275kB)
	Text 15. Daftar Pustaka.pdf Download (204kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)

Abstract

Pasal 12 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengamanahkan bahwa e-RUPS harus dibuat akta notariil tanpa perlu tanda tangan peserta rapat. Apabila kondisi khusus Pasal 9 peraturan tersebut terjadi, maka Notaris memiliki kendala dalam menerapkan PMPJ. Karena itu bagaimana Notaris menerapkan PMPJ dan bagaimana tanggungjawab Notaris apabila aktanya menjadi sarana TPPU? Jenis penelitian ini yaitu yuridis-normatif yang sifatnya exploratif dengan menggunakan pendekatan statute approach, pengumpulan data menggunakan teknik bibliography dan document study dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Notaris harus menerapkan PMPJ terhadap Pihak Ketiga dan Pemilik Manfaat. Notaris dapat menggunakan PMPJ Pihak Ketiga apabila Pihak Ketiga telah melakukan PMPJ sesuai dengan ketentuan otoritasnya. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta e-RUPS yang menjadi sarana TPPU yaitu secara pidana dan administratif dikarenakan Notaris dapat berperan aktif yaitu memenuhi unsur Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b UUKUHP, maupun berperan pasif yaitu memenuhi unsur Pasal 607 ayat (1) huruf c UUKUHP dalam TPPU.

Actions (login required)

View Item