Alfarijah, Dina Aisyah (2023) KONSTITUSIONALITAS KEBEBASAN BERSERIKAT ORGANISASI NOTARIS DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text COVER.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text 03. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text 04. PERNYATAAN PLAGIARISM.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK DAN KATA KUNCI.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text 09. BAB 1.pdf Download (323kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB) | Preview
	Text 10. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text 11. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text 12. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text 13. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terkhusus Pasal 82 perihal Organisasi Notaris, para pemohon memohonkan pengujian a quo karena ketentuan tersebut telah membatasi kebebasan berserikat bagi Notaris untuk membentuk organisasi-organisasi profesi Notaris. Pembatasan tersebut dinilai telah melanggar hak asasi para Notaris, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana jaminan konstitusional dimaksud ditegaskan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin diperkuat setelah melewati Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan dipertegas kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diakui keberadaannya, tetapi tidak juga bahwa amar putusannya yang membubarkan organisasi selain Ikatan Notaris Indonesia, demikian keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi tunggal notaris yang diatur dalam UUJN tidak bertentangan dengan UUD 1945. Alih-alih terkesan sebagai upaya pengesampingan nilai HAM, kebebasan dalam organisasi notaris hanyalah berlandaskan pada kebebasan etis yang mengacu pada baik atau buruknya suatu tindakan yang diukur pada sejauh mana tindakan itu memberikan perlindungan pada kebebasan dan perluasan kapabilitas, yang dalam hal ini adalah kapabilitas dalam menjalankan keprofesiannya sebagai Notaris dan Wadah Tunggal merupakan keharusan.

Actions (login required)

View Item