ASPEK KEDAULATAN PEMBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2022 (ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK APOSTILLE)

Kurniawan, Karto (2023) ASPEK KEDAULATAN PEMBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2022 (ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK APOSTILLE). Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. COVER.pdf Download (488kB)
	Text 03. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (403kB)
	Text 06. SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (237kB)
	Text 12. ABSTRAK DAN KATA KUNCI.pdf Download (556kB)
	Text 13. BAB I.pdf Download (7MB)
	Text 18. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (569kB)
	Text 14. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (731kB)
	Text 15. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (866kB)
	Text 16. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 17. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB)
	Text 19. LAMPIRAN I.pdf Restricted to Registered users only Download (892kB)

Abstract

Tantangan dan tuntutan global untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan hubungan antar warga negara. Dalam situasi masyarakat dunia yang demikian, instrumen hukum perjanjian internasional menjadi suatu hal yang sakral. Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dengan berbagai cara, salah satunya dengan aksesi. Diharapkan suatu perjanjian internasional akan menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. ketika perjanjian tersebut berlaku bagi Indonesia. Kemudahan berusaha sebagai sebuah subjek utama dalam pembangunan ekonomi harus didorong melalui berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Kehadiran Apostille menambah peranan notaris sebagai pejabat umum penyelenggara negara dalam bidang hukum. Penelitian ini membahas tentang pentingnya Indonesia sebagai peserta Konvensi Apostille. Perlu penegasan kembali tentang peran perwakilan RI di luar negeri bagi legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri. Masih perlu sosialisasi legalisasi Apostille secara lebih luas. Peraturan Permenkum HAM Nomor 6 Tahun 2022 perlu ditindaklanjuti dengan ratifikasi menjadi Undang-Undang.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	T-61-MKn
Uncontrolled Keywords:	Konvensi Apostille, Notaris, Legalisasi Dokumen
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	Karto Kurniawan
Date Deposited:	16 Nov 2023 08:20
Last Modified:	16 Nov 2023 08:20
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11800

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository