PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM PERKARA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pid/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2021)

Hardiningsih, Cindy Oktavia (2023) PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM PERKARA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pid/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2021). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (232kB) \| Preview
Preview	Image 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.PDF Download (2MB) \| Preview
Preview	Image 3. HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.PDF Download (1MB) \| Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (137kB) \| Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (211kB) \| Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) \| Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)

Abstract

Pemberian keterangan palsu atau dapatpula disebut dengan berbohong adalah suatu perbuatan yang dipandang buruk oleh masyarakat, apalagi memberikan keterangan palsu diatas sumpah dan perbuatannya dapat menimbulkan kerugian dapat dijerat pidana. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berusia lanjut dalam pemberian keterangan palsu, pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut, dan tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia pada perkara pemberian keterangan palsu serta perbandingan dua putusan mengenai keterangan palsu yang diberikan dan apa saja yang mendasari lanjut usia tersebut diberikan hukuman atau dibebaskan dari hukuman. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah apa saja yang menjadi dasar penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, dan bagaimana hakim memeriksa fakta dalam persidangan. Hukum islam tidak membedakan antara pelaku pemberian keterangan palsu yang sudah berusia lanjut dengan yang tidak, karena dalam unsur jinayah adalah aqil baligh. Untuk itu pelakunya diberi hukuman ta’zir.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-949-FH
Uncontrolled Keywords:	keterangan palsu, sanksi, lanjut usia
Subjects:	H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Depositing User:	Cindy Oktavia Hardiningsih
Date Deposited:	12 Feb 2025 04:33
Last Modified:	12 Feb 2025 04:33
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11769

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository