Afiah, Afaf (2022) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGANTIAN PIDANA DENDA DENGAN PELATIHAN KERJA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIINDONESIA (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (187kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (227kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (311kB)
	Text ABSTRAK-1302018130.pdf Download (291kB)
	Text BAB 1 - 1302018130.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_pagenumber.pdf Download (301kB)
	Text BAB II_pagenumber.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB III_pagenumber.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB)
	Text BAB IV_pagenumber.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB)
	Text BAB V_pagenumber.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)

Abstract

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang- Undang Sistem peradilan anak dan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana. Pidana pokok pelatihan kerja ini merupakan pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Masih ada beberapa perkara yang tidak sesuai dengan pasal tersebut berkenaan dengan pemberlakuan denda pada anak termasuk dalam putusan pengadilan negeri Palembang nomor nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: bagaimana penerapan pasal 71 ayat (3) UUSPPA dari tindak pidana penjualan anak sebagaimana yang diatur didalam pasal 83 ayat (1) UUPA, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada terpidana anak pada putusan nomor 24/Pid-Sus-Anak/2021/PN Plg, Bagaimana pandangan islam terhadap penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja menurut sistem peradilan anak di Indonesia putusan nomor 24/Pid-Sus-Anak/2021/PN Plg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan Pustaka atau sekunder.Penelitian ini menghasilkan,penerapan pasal 71 ayat (3) UUSPPA,perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, anak yang berhadapan hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan anak”. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan para hakim dalam mengambil putusan dalam perkara nomor 24/Pid-Sus-Anak/2021/PN Plg dinilai kurang sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Menurut pandangan islam konsep ta’zir juga sudah dilakukan oleh sang anak untuk memperbaiki hukuman Pendidikan terhadap pidana anak.

Actions (login required)

View Item