Abi, Maulana Nur (2021) IMPLIKASI KESALAHAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA (Studi Putusan Nomor : 656 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
01. COVER.pdf Download (40kB) | Preview |
|
|
Text
05. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
03. PERNYATAAN ORISINALIITAS.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text
08. ABSTRAK.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (61kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) |
|
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) |
|
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) |
Abstract
Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Hukum Ketenagakerjaan khususnya permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK sering dilakukan secara sepihak oleh pengusaha meskipun ada juga disebabkan oleh pekerja/buruh yang mengajukan surat pengunduran diri. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang ingin penulis kaji dalam skripsi ini adalah PHK karena kesalahan berat. Kesalahan Berat sebagaimana diatur didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 sehingga Pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dapat disimpulkan beberapa hal yaitu pertama pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003 jo Surat Edaran Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, memerlukan adanya penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pekerja/buruh terbukti bersalah dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya akibat ditahan oleh pihak berwajib. Kedua, ketentuan mengenai kesalahan berat yang diadopsi kedalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Intracawood Manufacturing batal demi hukum.Ketiga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tidak sesuai dengan konsep ijarah berdasarkan pandangan Islam yang termuat dalam Al-Qur’an dan Hadist.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-735-FH |
| Uncontrolled Keywords: | pekerja, transmigrasi, PHK, perjanjian kerja sama (PKB) |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 26 Jul 2023 01:42 |
| Last Modified: | 26 Jul 2023 01:42 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11750 |
Actions (login required)
 |
View Item |