Lufina, Lufina (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap dan Studi Putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text cover.pdf Download (62kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN - 1302018136.pdf Download (110kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS - 1302018136.pdf Download (106kB)
	Text ABSTRAK - 1302018136.pdf Download (131kB)
	Text 13. Bab 1_1302018136.pdf Download (218kB)
	Text 17. Daftar Pustaka_1302018136.pdf Download (143kB)
	Text 13. Bab 2_1302018136.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text 14. Bab 3_1302018136.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text 15. Bab 4_1302018136.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB)
	Text 16. Bab 5_1302018136.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)

Abstract

Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima kelanjutan pembangunan bangsa dan negara. keberadaan anak perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah lakunya. Anak merupakan individu yang masih labil emosinya dan dalam tahap pertumbuhan menuju kedewasaan, dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah tentang faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencabulan, serta bagaimana penerapan hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur, 2)Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap dan putusan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr., 3)Bagaimana pandangan islam terkait pelecehan seksual dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi pelaku kekerasan pencabulan terhadap anak menurut UU. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 82, jika diharapkan memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, sedangkan dalam hukum pelaksanaan sanksi pidananya dapat diterapkan ta'zir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh hakim/pemerintah yang sah. Kemudian putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada perkara nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada perkara nomor: 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. dengan pidana selama 6 tahun penjara dengan denda 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku pencabulan dapat dikenakan hukuman cambuk (jild) atau lainnya yang dapat membuat efek jera dan sakit yang tidak terlalu lama dengan tujuan memberikan pendidikan/pengajaran (ta’dib) dan pencegahan (zajr).

Actions (login required)

View Item