Kurniawan, Muhammad Ridwan (2021) PENERAPAN PASAL 51 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PID.SUS/2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Cover.pdf Download (29kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (3MB)
	Text 3. Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (3MB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (15kB)
	Text 11. Bab I.pdf Download (1MB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (264kB)
	Text 12. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB)
	Text 13. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB)
	Text 14. Bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB)
	Text 15. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul "Penerapan Pasal 51 Ayat 1 KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi putusan nomor 1555 K/Pid.Sus/2019" dibuat untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan perintah jabatan menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan pembenar terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan dan mengkaji aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 sebagai bahan studi putusan penulis dalam skripsi ini. dalam tulisan ini penulis membahas bagaimana penerapan Pasal 51 ayat (1) yang didapatkan terhadap tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili putusan tersebut, serta bagaimana pandangan islam dalam menentukan hukum korupsi dan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa terdapat dua jenis penjatuhan pidana untuk pelaku korupsi yaitu pidana pokok yang berupa penjara, dan/atau denda, juga pidana tambaran berupa uang pengganti. hakim sebagai aparat penegak hukum yang paling penting harus memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. yang diprioritaskan adalah bagaimana penerapan pasal 51 terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas pebuatannya dan berupaya untuk memulihkan kembali kerugian negara atas tindakan korupsi yang telah dilakukan, agar tercipta rasa keadilan dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga dalam masyarakat timbul rasa kepercayaan yang lebih terhadap pemerintah.

Actions (login required)

View Item