Search for collections on Universitas YARSI Repository

PENERAPAN PASAL 51 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PID.SUS/2019)

Kurniawan, Muhammad Ridwan (2021) PENERAPAN PASAL 51 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PID.SUS/2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
1. Cover.pdf

Download (29kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Abstrak.pdf

Download (15kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab I.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
16. Daftar Pustaka.pdf

Download (264kB) | Preview
[img] Text
12. Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (672kB)
[img] Text
13. Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (638kB)
[img] Text
14. Bab VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (558kB)
[img] Text
15. Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (327kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul "Penerapan Pasal 51 Ayat 1 KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi putusan nomor 1555 K/Pid.Sus/2019" dibuat untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan perintah jabatan menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan pembenar terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan dan mengkaji aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 sebagai bahan studi putusan penulis dalam skripsi ini. dalam tulisan ini penulis membahas bagaimana penerapan Pasal 51 ayat (1) yang didapatkan terhadap tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili putusan tersebut, serta bagaimana pandangan islam dalam menentukan hukum korupsi dan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa terdapat dua jenis penjatuhan pidana untuk pelaku korupsi yaitu pidana pokok yang berupa penjara, dan/atau denda, juga pidana tambaran berupa uang pengganti. hakim sebagai aparat penegak hukum yang paling penting harus memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. yang diprioritaskan adalah bagaimana penerapan pasal 51 terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas pebuatannya dan berupaya untuk memulihkan kembali kerugian negara atas tindakan korupsi yang telah dilakukan, agar tercipta rasa keadilan dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga dalam masyarakat timbul rasa kepercayaan yang lebih terhadap pemerintah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-730-FH
Uncontrolled Keywords: Pidana, Korupsi, Perintah jabatan
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id
Date Deposited: 25 Jul 2023 07:03
Last Modified: 25 Jul 2023 07:03
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11743

Actions (login required)

View Item View Item