Paramitha, Dilla Indah (2021) PENGEMBALIAN HARTA TERSANGKA KORUPSI YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 22/PDT/2018/PTTJK). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. JUDUL SKRIPSI.pdf Download (64kB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (317kB)
	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (271kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (44kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (326kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (273kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text 16. LAMPIRAN PUTUSAN.pdf Restricted to Registered users only Download (36MB)

Abstract

Pengembalian Harta Tersangka Korupsi Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ke Pemerintah Daerah Melalui Gugatan Di Pengadilan Perdata adalah sebuah gagasan ide upaya pengembalian aset kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan isu penting bagi terjalankannya supremasi hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan mencari dan mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme proses pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa terdapat mekanisme yang dapat dilakukan dalam pemulihan kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Selain dengan instrumen Pidana dapat dilakukan dengan jalan alternatif yaitu isntrumen perdata. Instrumen perdata yang ditempuh melalui mekanisme Asset Recovery yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan lain di bidang perdata dimana berprofesi membela hak�hak negara dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Yang mana proses pemulihan keuangan negara sering digunakan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item