Search for collections on Universitas YARSI Repository

PENERAPAN PASAL 3 KONVENSI GENEVA TERHADAP KORBAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA

Nareswari, Sekar Intan (2023) PENERAPAN PASAL 3 KONVENSI GENEVA TERHADAP KORBAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA. Diploma thesis, Universitas YARSI.

[thumbnail of 1. HALAMAN JUDUL.pdf]
Preview
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (114kB) | Preview
[thumbnail of 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUI.pdf]
Preview
Text
6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUI.pdf

Download (395kB) | Preview
[thumbnail of 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf

Download (281kB) | Preview
[thumbnail of 9. Abstrak.pdf]
Preview
Text
9. Abstrak.pdf

Download (91kB) | Preview
[thumbnail of 11. Bab 1.pdf]
Preview
Text
11. Bab 1.pdf

Download (436kB) | Preview
[thumbnail of 16. Daftar Pustaka.pdf]
Preview
Text
16. Daftar Pustaka.pdf

Download (337kB) | Preview
[thumbnail of 12. Bab 2.pdf] Text
12. Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (374kB)
[thumbnail of 13. Bab 3.pdf] Text
13. Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (543kB)
[thumbnail of 14. Bab 4.pdf] Text
14. Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (658kB)
[thumbnail of 15. Bab 5.pdf] Text
15. Bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (98kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 3 Konvensi Geneva terhadap Korban Konflik Bersenjata di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pihak yang berkonflik dalam Hukum Internasional (2) Bagaimana perlindungan Hukum bagi Korban Konflik Bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Rakyat Indonesia, (3) Bagaimana Pandangan Islam terhadap Perlindungan korban konflik bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Pemerintah Republik Indonesia menurut Hukum Internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah (1)Pengaturan mengenai kelompok pemberontak dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Geneva dan protokol tambahan II Konvensi Geneva 1949. OPM telah memenuhi empat elemen untuk menentukan kategori konflik bersenjata non-internasional dan harus tunduk pada ketentuan hukum humaniter, (2) Perlindungan terhadap anggota kombatan dan non-kombatan, termasuk anggota milisi, barisan sukarela, dan orang-orang yang ikut serta dalam konflik seperti wartawan dan rohaniawan, yang diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, (3) Menurut pandangan Islam Organisasi Papua Merdeka (OPM) termasuk kedalam golongan al-baghyu yaitu pemberontak. Dapat disimpulkan Organisasai Papua Merdeka sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: S-948-FH
Uncontrolled Keywords: OPM, Korban Konflik Bersenjata, Al-Baghyu
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races
H Social Sciences > HX Socialism. Communism. Anarchism
J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General)
Depositing User: Sekar Nareswari
Date Deposited: 12 Feb 2025 04:11
Last Modified: 12 Feb 2025 04:11
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11694

Actions (login required)

View Item View Item