AKSES LAYAYAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN BAGI PESERTA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2650K/Pdt/2020)

Sidiq, Ibnu Fajar (2023) AKSES LAYAYAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN BAGI PESERTA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2650K/Pdt/2020). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text Cover 1-1.pdf Download (11kB)
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (126kB) \| Preview
Preview	Text PERNYATAAN ORISININALITAS SKRIPSI.pdf Download (164kB) \| Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (52kB) \| Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (267kB) \| Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (231kB) \| Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)

Abstract

BPJS Kesehatan adalah bagian dari program JKN. Seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta di dalamnya. Dalam pelaksanaanya kerap kali terjadi gesekan antara peserta dengan penyelenggara. Penelitan ini membahas akses layanan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang mengalami PHK menurut peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim atas akses layanan BPJS Kesehatan bagi peserta yang mengalami PHK serta pandangan Islam tentang akses BPJS Kesehatan bagi peserta yang mengalami PHK . Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa akses layanan BPJS Kesehatan bagi peserta yang mengalami PHK masih bisa diakses selama 6 bulan dan iurannya ditanggung oleh Pemerintah. Pertimbangan hakim terkait akses layanan BPJS Kesehatan bagi peserta yang mengalami PHK dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2650K/ Pdt/2020 sudah tepat karena BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum diantaranya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata Pandangan Islam tentang akses BPJS Kesehatan bagi peserta yang mengalami PHK sudah tepat karena tindakan BPJS Kesehatan sewenang-wenang. Dalam istilah islam ada istilah ta’assuf fi isti’malil haqq dan hukumnya haram.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-951-FH
Uncontrolled Keywords:	BPJS Kesehatan, PHK, akses layanan
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management K Law > K Law (General)
Depositing User:	Ibnu Sidiq
Date Deposited:	12 Feb 2025 04:45
Last Modified:	12 Feb 2025 04:45
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11685

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository