Azzani B, Ihsania Karin (2020) PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH (STUDI PERATURAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 60 TAHUN 2020). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (83kB)
	Text 1302017042 pengesahan.pdf Download (430kB)
	Text 3. PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI.pdf Download (1MB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (63kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (300kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (207kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur dalam Menanggulangi Peneyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai perwujudan fungsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat. Serta mengetahui dan memahami aturan mengenai Sanksi Administrastif bagi Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease (COVID-19) di daerah Provinsi Jawa Barat. Bahwa Pergub ini masih menjadi Payung Hukum untuk memberi sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan di Jawa Barat, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulanya adalah Peraturan Gubernur ini tidak memenuhi Syarat Formil dan materil dan dikatakan bahwa Peraturan Gubernur yang Memuat sanksi di dalamnya adalah Cacat Materil.

Actions (login required)

View Item