Sulantoro, Dwi (2022) KEDUDUKAN HUKUM COVERNOTE DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KUHAP. Masters thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text 03. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 08. LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 11. ABSTRAK.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text 13. BAB I.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text 18. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (155kB) | Preview
	Text 14. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text 15. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text 16. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text 17. BAB V 2.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB)
	Text 19. BIODATA PENULIS & LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (935kB)

Abstract

Covernote yang dibuat oleh notaris ketika mencairkan kredit perbankan memiliki permasalahan tersendiri, belum ada jaminan yang pasti dan kuat yang dapat memberikan kepastian hukum seorang pejabat notaris, karena jika berdasarkan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maka sangatlah besar dampak hukumnya dan membawa permasalahan dikemudian hari. Metode yang digunakan mode studi yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum pustaka yang dilaksanakan melalui metode menelaah materi-materi pustaka maupun informasi sekunder, dan melalui penggunaan mode pikir deduktif yaitu metode pemikiran untuk mengambil simpulan yang diambil dari hal yang bersifat umum yang telah terbukti dimaksudkan atas hal yang bersifat khusus mengenai kondisi hukum yang diberlakukan di lokasi spesifik maupun di waktu tertentu maupun tentang tanda yuridiksi yang terdapat dan kejadian hukum spesifik yang dialami di tengah penduduk. Teori yang dimanfaatkan pada penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dari gustav serta teori tanggung jawab dari hans kelsen yang bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana untuk pertanggungjawaban hukum serta kepastian hukum Covernote pejabat notaris didalam undang-undang jabatan notaris dalam hal terjadinya nasabah debitur wanprestasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan Covernote, sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya Covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna. namun Covernote dijadikan sebagai dasar pencairan kredit perbankan sangat tidak memberikan kepastian hukum bilamana terjadi nasabah debitur wanprestasi. Kedudukan Covernote notaris menjadi instrumen pembuktian pada pengecekkan perihal pidana yakni identik dengan instrumen pembuktian lainnya yakni menjadi instrumen pembuktian surat. Maka dari itu, value instrumen pembuktian itu memiliki sifat bebas sebab yang dicari pada hukum acara pidana yakni kebenaran materi sehingga akibatnya hakim mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan maupun mengabaikan instrumen pembuktian surat. Saran penulis peran pemerintahan serta seluruh lembaga yang menegakkan serta mengawasi Peraturan Perundang-undangan khususnya pengawas instansi penegak dan pengawas Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik atas Covernote melalui pembuatan sebuah kebijakan tentang Covernote kaerena adanaya perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dan adanya regulasi hingga saat ini tentang Covernote tidak dijabarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Kode Etik.

Actions (login required)

View Item