Damaiyanti, Alifia (2021) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PANGAN KADALUARSA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1984 K/PID.SUS/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text JUDUL SKRIPSI ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text BAB I ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Download (152kB) | Preview
	Text BAB II ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB III ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text BAB IV ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB)
	Text BAB V ALIFIA DAMAIYANTI.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)

Abstract

Berbicara mengenai Perlindungan Konsumen tentu tidak akan terlepas dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, terutama perdagangan pangan diharapkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Beredarnya produk pangan yang telah kadaluarsa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap perilaku curang demi melindungi hak-hak konsumen sangat penting terlebih lagi yang dapat membahayakan keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan pangan kadaluarsa dan hal�hal menyangkut unsur tindak pidana pada Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Unsur utama pada pertanggungjawaban pidana ialah adanya unsur kesalahan atau unsur melawan hukum; Harus terbukti telah terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana; dan Dalam melakukan kegiatan berbisnis menurut Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap hak konsumen.

Actions (login required)

View Item