Adilla, Aulia (2023) TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TERHADAP AKTA AUTENTIK (ANALISIS UNSUR DAN PENJATUHAN SANKSI HUKUM DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS). Masters thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. Cover.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text 03. Halaman Pengesahan.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text 06. Pernyataan Bebas Plagiarisme.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text 07. Abstrak.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text 15. Daftar Pustaka.pdf Download (157kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis terkait tanggung jawab hukum notaris terhadap tindakan pemalsuan terhadap akta autentik yang dibuatnya dengan cara disengaja oleh dirinya sendiri ataupun kelalaiannya. (2) menganalisis terkait penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam proses pembuatan akta autentik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris harus bertanggungjawab atas kewenangannya. Adanya suatu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum diluar kewenangannya, maka itu menjadi tanggungjawab pribadinya dan jabatannya. Adapun tanggungjawab hukum seorang Notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik dengan cara sengaja dan kealpaan/ lalai dalam membuat akta autentik para pihak yang melakukan sebuah pelanggaran tersebut, maka Notaris dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan pidana dan perdata. (2) Penjatuhan sanksi Notaris dalam kasus tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik, maka Notaris sebagai subjek hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana dalam proses pembuktian peradilan hukum acara pidana yang diawali dengan pengaduan atau pelaporan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam majelis hakim pidana diakhiri dengan vonis atau putusan hakim sebagaimana ketentuan beracara dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Notaris sebagai pejabat publik dapat dijatuhkan sanksi administratif setelah adanya putusan pengadilan acara pidana berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris.

Actions (login required)

View Item