Zakaria, Muhammad Zacky (2023) TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN (STUDI PUTUSAN MA NO: 3840/K/PID.SUS.LH/2021). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 03. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI oke.pdf Download (76kB)
Preview	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB) | Preview
	Text 11. BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB KORPORASI.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text 12. BAB III TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PENYEDIAAN SARANA.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text 13. BAB IV PANDANGAN ISLAM TERKAIT TANGGUNG JAWAB KORPORASI.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB)
	Text 14. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB)

Abstract

Kepatuhan terhadap penyediaan sarana dan prasarana kebakaran lahan menjadi penting untuk diterapkan karena hal tersebut merupakan Langkah awal dari praktik pencegahan dan penanganan kebakaran lahan. Salah satu permasalahan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung lewat putusan nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021, memutus perkara antara Negara melawan PT. Kumai Sentosa yang diduga melakukan pembakaran lahan. Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tanggung jawab korporasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan menurut hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021, bagaimana pandangan Islam terkait tanggung jawab korporasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum. Tanggung jawab korporasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di Indonesia diatur di dalam Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di PT. KS merupakan suatu pelanggaran hukum dan memiliki akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan Islam dalam penyediaan sarana dan prasaran pencegahan dan kebakaran lahan ini mengacu pada hakikat alam sebagai suatu harta yang harus kita jaga menurut ketentuan hukum Allah, maka tanggung jawab korporasi sebagai sebuah badan hukum (subjek hukum) dalam menyediakan sarana dan prasaran pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan merupakan kewajiban menurut ketentuan hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Actions (login required)

View Item