TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA IZIN DI WILAYAH DKI JAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Fikri, Hanifah Nurul (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA IZIN DI WILAYAH DKI JAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (38kB) \| Preview
Preview	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (89kB) \| Preview
Preview	Text 03. PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (91kB) \| Preview
Preview	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (23kB) \| Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (148kB) \| Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (79kB) \| Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)

Abstract

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Izin Mendirikan Bangunan telah digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana penerbitan surat persetujuan mendirikan bangunan dan gedung di DKI Jakarta?; 2) Bagaimana aspek hukum tentang pembongkaran bangunan gedung yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung?; 3) Bagaimana pandangan Islam tentang Tinjauan Yuridis tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin di Wilayah DKI Jakarta Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pembongkaran bangunan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang persetujuan bangunan gedung. Dalam kasus ini banyak bangunan yang tidak memiliki perizinan mendirikan bangunan, maka terdapat sanksi adminstartif. Perizinan dalam pandangan islam yang sama dengan salam saat memasuki rumah, kemudian taat kepada pemimpin juga agar tunduk patuh kepada pemerintah sebagimana dahulu pemimpin tunduk patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-914-FH
Uncontrolled Keywords:	Izin Mendirikan Bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung.
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) T Technology > TH Building construction
Depositing User:	Hanifah Fikri
Date Deposited:	17 Oct 2024 18:00
Last Modified:	17 Oct 2024 18:00
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10846

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository