Haryanto, Riza Putra (2023) PENERAPAN PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PASCA UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TUGAS PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB) | Preview
	Text 11. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text 14. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai the guardian of constitution karena tugas dan kewenangan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian suatu perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara materiil ataupun formil yang biasa disebut dengan judicial review. Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memiliki amar putusan yang berbeda dengan yang tertulis dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu (1) Kedudukan pemerintah pasca putusan inkonstitusional bersyarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Akibat hukum putusan inkonstitusional bersyarat terhadap tugas pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan (3) Penerapan putusan inkonstitusional bersyarat pasca uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tugas pemerintahan bidang ketenagakerjaan menurut pandangan Islam. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil penelitian yang penulis teliti adalah kedudukan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan pandangan Islam penerapan dalam bentuk apapun dapat dilakukan sepanjang kepentingan tersebut untuk kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item