PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN INDONESIA-AUSTRALIA

Apriyani, Ade Nia (2023) PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN INDONESIA-AUSTRALIA. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (29kB) \| Preview
Preview	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (89kB) \| Preview
Preview	Text 03. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (86kB) \| Preview
Preview	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (21kB) \| Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (147kB) \| Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (70kB) \| Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)

Abstract

Pencemaran laut di Indonesia membuat banyaknya kerugian yang terjadi khusushnya pada sektor laut. Terjadinya pencemaran laut mengakibatkan penurunan kapasitas produksi yang bersumber dari laut, produktivitas laut, dan tercemarnya Sumber Daya Laut. Bagaimana pengaturan dan peran pemerintah Indonesia dalam penyelesaain pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan peraian Indonesia Australia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran pemerintah Indonesia dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai. Namun Perusahaan PTTEP Australasia tidak juga mengedepankan iktikad baik untuk menyelesaikan kasus ini melalui forum yang telah disediakan dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara tercemar akibat dari tumpahan minyak yang terjadi tersebut. Pemerintan Indonesia dapat menggugat Australia jika Indonesia bisa membutikan bahwa adanya intruksi pemerintah Australia dalam pengoprasian eksploitasi sumur minyak montara tersebut. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur perdata yaitu dengan menggunakan gugatan kelompok (Class Action) ke Pengadilan Federal Australia di Sidney, Australia merupakan pembuka jalan dalam penyelesaian kasus ini.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-892-FH
Uncontrolled Keywords:	hukum lingkungan, pencemaran laut, sengketa, peran pemerintah.
Subjects:	J Political Science > JX International law K Law > K Law (General) T Technology > TC Hydraulic engineering. Ocean engineering
Depositing User:	Ade Apriyani
Date Deposited:	17 Oct 2024 12:41
Last Modified:	17 Oct 2024 12:41
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10843

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository