Widyandrie, Muhammad Agha Safaraz (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (35kB) | Preview
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI_2.pdf Download (249kB)
Preview	Text 03. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (71kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)

Abstract

Pelanggaran yang sering terjadi dalam tindak pidana Kepabeanan yaitu kejahatan Penyelundupan. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran utama untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, KUHAP juga memberikan kewenangan untuk PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) Penyidik yang dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana Kepabeanan menunjukan bahwa dalam kedua instansi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda, dalam proses penyidikan tindak pidana Kepabeanan hak dan kewenangan sepenuhnya dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dalam situasi tertentu serta mencakup hubungan kerja antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri baik pengawasan dan koordinasi yang sesuai dengan JUKNIS tahun 2002 dan JUKLAK tahun 2002 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan PPNS; (2) Pandangan islam terkait dengan tindak pidana Kepabeanan yang merupakan Jarimah Ta’zir sedangkan Bea Cukai merupakan Usyur. Penyidik adalah Wilayatul Hisbah menurut pandangan Islam.

Actions (login required)

View Item