Suardi, Halimah (2023) TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LIMBAH TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266 PK/PID.SUS/2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.
Preview |
Text
01. COVER.pdf Download (71kB) | Preview |
Preview |
Text
05. LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (88kB) | Preview |
Preview |
Text
03. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (86kB) | Preview |
Preview |
Text
08. ABSTRAK.pdf Download (33kB) | Preview |
Preview |
Text
10. BAB I.pdf Download (107kB) | Preview |
Preview |
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB) | Preview |
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) |
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) |
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) |
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB) |
Abstract
Produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terus bertambah besar tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut lingkungan hidup diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Penelitian ini hendak mengkaji tentang Perizinan usaha, pengelolaan limbah B3 di Indonesia, Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019, terkait tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpaizin dan Pandangan Islam terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam Hukum Pidana Islam tindakan yang diperbuat oleh Terdakwa yang membuang limbah dan mengarah kearah perbuatan jarimah. Diketahui bahwa sanksi untuk jarimah diketahui ada 3 yaitu hudud, qhisos, dan ta’zir. Sanksi yang tepat untuk penelitian ini ialah ke jarimah ta’zir. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: Harus terpenuhinya unsur-unsur delik, maka dapat dikatakan sebagai penetapan tindak pidana pengolahan limbah B3 pada terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan dianggap mampu bertanggung jawab, maka seseorang dapat dibebankan pertanggung jawaban, dalam Islam seseorang tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah b3 tanpa izin.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | S-906-FH |
Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan Limbah, Limbah B3, Perizinan Usaha. |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor K Law > K Law (General) T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering |
Depositing User: | Halimah Suardi |
Date Deposited: | 17 Oct 2024 17:08 |
Last Modified: | 17 Oct 2024 17:08 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10801 |
Actions (login required)
View Item |