Sujono, Salsabilla (2023) TANGGUNG JAWAB KOMISARIS SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583 K/Pid/2022). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text COVER Salsabilla Sujono.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggungjawab komisaris dalam korporasi. Hal-hal yang diteliti adalah Tanggungjawab Komisaris Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pertimbangan Hakim terkait Komisaris dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor 583K/Pid/2022 serta pandangan Islam tentang tindak pidana penggelapan dalam pengambilalihan manajemen apotek cerme pada Putusan Nomor 583/Pid/2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tanggung jawab Komisaris dalam Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng telah diatur pada Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertimbangan Hakim terkait Komisaris dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor 583 K/Pid/2022, telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam pengambilalihan manajemen apotik cerme pada Putusan Nomor 583/Pid/2022 menurut pandangan Islam komisaris bertanggungjawab terhadap tindak pidana korporasi karena perbuatannya merupakan perbuatan penggelapan yang dilakukan termasuk kategori jinayah atau tindak pidana dalam Islam, sedangkan dalam Islam hukuman yang bisa dijatuhi kepada korporasi adalah ta’zir yakni hukuman denda.

Actions (login required)

View Item