Husna, Ade Furota (2023) PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 107/Pid.Sus/PN Srl). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. Halaman Sampul.pdf Download (67kB) | Preview
	Text 06. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (314kB)
	Text 04. Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (332kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (126kB)
	Text 11. Bab 1.pdf Download (425kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (247kB)
	Text 12. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text 13. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text 14. Bab IV .pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text 15. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)

Abstract

Penelitian ini disusun untuk menganalisis berbagai peraturan yang mengatur tentang izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak dan penerapan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha Pengangkutan yang didasarkan pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/Pn Srl. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha merupakan suatu tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki surat keterangan izin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan minyak bumi. Dalam Perkara Putusan 107/Pid.Sus/Pn Srl ini sanksi yang diberikan kepada terdakwa adalah sanksi Pidana karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melanggar persyaratan perizinan melainkan tidak memiliki izin usaha pengangkutan. Sehingga hal tersebut membuat terdakwa dijatuhi pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000 dengan mempertimbangkan Pasal 53 huruf b Undang undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Islam juga telah mengatur bahwa kegiatan pengangkutan tanpa izin usaha ini dapat dijatuhi hukuman ta’zir karena tindak kejahatan ini tidak secara jelas diatur dalam al-quran dan hadist maka majelis hakim yang memutuskan. Penulis menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini adalah BPH Migas agar konsisten melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melakukan penjagaan dan pengawasan yang lebih ketat di daerah penghasil minyak bumi dan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM agar melakukan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai bagaimana perizinan dalam kegiatan usaha di sektor Minyak dan Gas Bumi dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang.

Actions (login required)

View Item