Mutiah, Ita Nailul (2023) TINJAUAN HUKUM PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/TUN/2021). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. HALAMAN COVER_SKRIPSI_ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text 06. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI_SKRIPSI_ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Download (49kB) | Preview
	Text 04. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS_SKRIPSI_ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Download (54kB)
Preview	Text 09. ABSTRAK_SKRIPSI-ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text 12. BAB I_SKRIPSI ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text 17. DAFTAR PUSTAKA_SKRIPSI ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Download (60kB) | Preview
	Text 13. BAB II_SKRIPSI ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text 14. BAB III_SKRIPSI ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text 15. BAB IV_SKRIPSI ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text 16. BAB V_SKRIPSI ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)
	Text 18. LAMPIRAN_SKRIPSI ITA NAILUL MUTIAH_1302019038.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)

Abstract

Setelah jangka waktu perpanjnagan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara berakhir pemegang hak yang sama dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur, pertimbangan Majelis Hakim, dan Pandangan Islam terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara pada Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/TUN/2021). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian yang ditemukan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2876/Pademangan Barat telah cacat yuridis karena Badan Pertanahan Nasional kurang memenuhi pertimbangan yang lengkap berkaitan data yuridis dan data fisik atas objek sengekta tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama jo. kasasi telah tepat untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2876/Pademangan Barat dengan dasar penerbitan pembaharuan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Sejalan dengan konsep pertanahan menurut Islam, persamaan Hak Guna Bangunan terdapat pada Iqtha’ al-Irfaq. Sebuah kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam penebitan serifikat pembaharuan harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi.

Actions (login required)

View Item