Putri, Adinda Camila (2022) ANALISIS PENEGAKAN TINDAK ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/Pn Jkt.Pst). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text COVER ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Download (428kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Download (374kB) | Preview
	Text BAB 2 ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text BAB 3 ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text BAB 4 ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB)
	Text BAB 5 ADINDA CAMILA PUTRI 1302018092 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)

Abstract

Dapat diketahui bahwa pada 9 September 2020, telah terjadi penggeledahan oleh polisi terhadap klinik yang diduga sebagai klinik aborsi milik terdakwa LINA. Dapat diketahui bahwa klinik aborsi yang melanggar undang-undang sangat dilarang oleh Negara Indonesia. Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst telah terjadi perbedaan antara peraturan Perundang-Undangan dengan Putusan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan latar belakang peristiwa hukum diatas yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu; Pertama, Pengaturan Hukum Terhadap Para Pihak yang Terlibat Dalam Tindak Aborsi Ditinjau Dari Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP. Kedua, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Aborsi Dalam Hukum Kesehatan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst). Ketiga, Pandangan Islam Terkait Unsur Tindak Aborsi Dalam Hukum Kesehatan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1140/Pid.Sus./2020/PN Jkt.Pst. Metode Penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer, data skunder dan data tersier. Adapun hasil pembahasannya yaitu: Pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dapat menjerat dokter atau tenaga Kesehatan yang melakukan tindak aborsi illegal. KUHP mengatur tindak aborsi dalam Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dikenakan pidana yaitu wanita yang mengandung, pelaku selain wanita mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi. Kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara ini sesuai dengan pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) KUHP. Seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Ketiga, Menurut pandangan Islam hal tersebut sama saja dengan membunuh atau Aborsi secara sengaja (al-amdhu), dalam kasus ini merupakan aborsi yang dosa dan pelakunya dapat dihukum pidana (jinayat), jika menurut fiqih hukuman yang paling tepat adalah nyawa dibalas nyawa (qishash). Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini: Pertama, masyarakat lebih memahami perbedaan Undang-Undang Hukum Kesehatan dengan Undang-Undang Hukum Pidana khusus nya tentang aborsi. Kedua, Hakim memberikan hukuman kepada sepasang kekasih yang menggugurkan kandungannya. Ketiga, fatwa MUI tentang keharaman dan kebolehan aborsi dalam berbagai kondisi haruslah didukung, karena sangat sejalan dengan ruh syariat Islam.

Actions (login required)

View Item