Ghina, Batubara Rozan (2023) PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS/PPAT DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text COVER.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text pengesahan fix.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT-BATUBARA ROZAN GHINA-MKN 2202020027.pdf Download (472kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (102kB) | Preview
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (22kB)

Abstract

Mafia tanah telah merusak tatanan hukum di Indonesia, tidak hanya ditingkat penyidikan, tetapi juga sistem peradilan. Konflik antara mafia tanah dan rakyat kerapkali menjadi konflik antara yang kuat dan lemah. Maraknya mafia tanah menunjukkan bahwa tanah menjadi komunitas investasi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan sehingga menarik minat untuk memiliki dan menguasainya dengan berbagai cara sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran hukum, sengketa, dan konflik di bidang pertanahan. Para mafia tanah ini memiliki berbagai macam modus yang dapat digunakan untuk dapat mengambil alih tanah milik orang lain. Pemberantasan mafia tanah di Indonesia telah di intruksikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo dengan mengerahkan aparat penegak hukum maupun Kejaksaan Agung untuk mencegah pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum di dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia dan membahas tentang perlindungan hukum Notaris dan PPAT dalam kasus mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis data menggunakan deskriptif analisis kualitatif. Pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah bertujuan untuk memberantas praktik kejahatan yang terindikasi mafia tanah dan modus-modus dari mafia tanah. Modus dari mafia tanah sangat beragam seperti pemalsuan data, memasuki pekarangan rumah, mengambil hak milik orang lain, dan lain-lain. Penegaakan Hukum di dalam pemberantasan mafia tanah haruslah menjadi prioritas Pemerintah. Pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah merupakan Instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, tetapi seharusnya Presiden yang merupakan kepala negara bukan hanya sekedar mengintruksikan saja tetapi Presiden juga harus mengevaluasi kinerja Satgas Anti Mafia Tanah. Notaris dan PPAT tidak memiliki tugas dan kewajiban di dalam memberantas mafia tanah karena Notaris dan PPAT ada pejabat umum dan pejabat negara yang mempunyai kewajiban membuat suatu akta autentik. Notaris dan PPAT perlu untuk melindungi dirinya dan profesinya dari kasus-kasus mafia tanah. Notaris dan PPAT perlu untuk menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian di dalam membuat akta autentik. Prinsip ketelitian dan kehati-hatian yang digunakan oleh Notaris dan PPAT mampu meminimalisir tingkat kejahatan mafia tanah di Indonesia ini.

Actions (login required)

View Item