Wulan, Hanna Rustika (2022) KEMANFAATAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3/P/HUM/2022 TERHADAP PROSES PENGANGKATAN NOTARIS DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER TESIS.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text 4. TANDA PENGESAHAN PEMBIMBING.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 7. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 10. ABSTRAK.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB 1.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview
	Text 12. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text 13. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text 14. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text 15. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text 17. LAMPIRAN - LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text 19. Lampiran 2 - Data Dukung 1 - 427 Surat Permohonan Penelitian Ke Notaris Aulia Taufani.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text 20. Lampiran 2 - Data Dukung 2 - Foto dgn Narasumber.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text 21. Lampiran 2 - Data Dukung 3 - Putusan MA Nomor 3PHUM2022.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)

Abstract

Banyaknya persoalan menimpa beberapa notaris membuat Kemenkumham sebagai instansi yang berwenang untuk mengangkat notaris memilik tanggung jawab moral atas kualitas jabatan dari notaris yang diangkatnya. Semenjak dibatalkannya Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) pada tahun 2018, Kemenkumham melakukan upaya executive dan legislative review untuk mengubah ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan notaris. Karena proses perubahan UUJN akan memakan waktu yang tidak sebentar, maka untuk mengisi kekosongan hukum saat itu Kemenkumham kembali mengeluarkan peraturan yakni Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Namun seiring perjalanannya waktu, terdapat Pasal di Permenkumham tersebut yang diuji materilkan oleh seorang calon notaris dan mengakibatkan keberadaan Pasal tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung, yakni mengenai pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang diselenggarakan oleh Kemenkumham melalui Ditjen AHU. Mahkamah Agung menilai bahwa Kemenkumham telah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tepatnya di Pasal 3 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) mengenai persyaratan pengangkatan notaris. Oleh karenanya, penulisan tesis ini bertujuan untuk menelaah kemanfaatan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 terhadap PPKJN sebagai persyaratan pengangkatan notaris di Indonesia berkenaan dengan postur jabatan notaris yang berkualitas di masa yang akan datang.

Actions (login required)

View Item