MULIAWAN, ALDY (2021) PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA : (Studi Kasus Putusan No. 1000/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
cover aldy.pdf Download (39kB) | Preview |
|
|
Text
Halaman Pengesahan Tim Penguji.pdf Download (641kB) | Preview |
|
|
Text
Pernyataan Orisinalitas Aldy.pdf Download (672kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (260kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB) |
Abstract
Skripsi ini menyajikan hasil dari penelitian yang penulis teliti mengenai penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax). Ada tiga pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi ini, yaitu : Pertama, Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dari aspek hukum pidana Indonesia ?, Kedua, bagaimanakah penegakan hukum penyebaran berita bohong (hoax) pada Putusan No. 1000/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dari aspek hukum pidana di Indonesia ? Ketiga, Bagaimanakah pandangan Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) ?, Pendekatan masalah yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data yang disajikan dalam bentuk uraian. Dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa 1) Penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dengan Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 2) Penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) menurut aspek hukum pidana Indonesia, bahwa penegakan hukum tersebut haruslah memenuhi secara sempurna unsur-unsur yang telah terdapat di dalam ketentuan hukum yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-680-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Berita Bohong (Hoax), Hukum Pidana |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Nov 2022 02:39 |
| Last Modified: | 14 Nov 2022 02:39 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10261 |
Actions (login required)
 |
View Item |