Alif, Muhammad Ezra (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UPAHAN PENGANGKUT KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. : (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777K/Pid.Sus-LH/2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. COVER.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text
5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (148kB) | Preview |
|
|
Text
3. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (167kB) | Preview |
|
|
Text
8. ABSTRAK.pdf Download (40kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (130kB) | Preview |
|
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (69kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
|
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) |
|
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) |
Abstract
Perusakan Hutan adalah isu nasional yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Hal ini perlu mendapatkan perhatian ekstra karena apabila hutan benar-benar rusak maka akan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat, salah satu contoh perusakan hutan adalah penebangan liar termasuk di dalamnya pengangkutan hasil penebangan liar. Surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu bagian penting yang wajib dimiliki untuk mengangkut/menguasai kayu hasil hutan. Surat keterangan hasil hutan merupakan dokumen legalitas yang bertujuan untuk mengamankan asset negara dari illegal logging. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Upahan Pengangkut Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan” dibuat untuk menganalisis bagaimana ketentuan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Pandangan Islam mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan Sad Adz-Dzariah dimana surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu langkah preventif dalam mencegah perusakan hutan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-675-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Perusakan Hutan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Sanksi pidana, Sad Adz- Dzariah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 11 Nov 2022 09:39 |
| Last Modified: | 11 Nov 2022 09:39 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10256 |
Actions (login required)
 |
View Item |