Kurniawan, Satria Arif (2020) TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KREDIT MACET DALAM BANK BUMN MILIK NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text 6. Halaman Pengesahan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 4. Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 9. Abstrak.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text 11. Bab I.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (227kB) | Preview
	Text 12. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text 13. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text 14. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (950kB)
	Text 15. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)

Abstract

Dunia perbankan memiliki beragam jenis kejahatan baik dalam lingkup keperdataan maupun pidana. Adapun jenis kejahatan perbankan yang Penulis teliti adalah kasus korupsi pencairan kredit investasi Bank Mandiri CBC Thamrin kepada PT Kirana Abadi Persada Lines (KAPL). Akibat perbuatan terpidana, negara diduga merugi hingga Rp 27,5 miliar. Terpidana dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itulah Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan unsur tindak pidana korupsi terhadap kredit macet di bank BUMN milik negara; Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018; Bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam bank BUMN. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah: Persoalan kredit macet dapat saja termasuk tindak pidana korupsi, jika seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi, sehingga jika ada kerugian negara, jika terjadi kredit macet secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan tidak terjadinya kerugian negara, maka sesuai dengan keterangan Ahli, perkara kredit macet a quo seharusnya masih menjadi bagian dari penanganan kredit bermasalah di internal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam perspektif Islam, Majelis Hakim telah membuat saksi berupa takzir hukuman penjara sebagaimana dikaitkan dalam hukum Islam dimana Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya).

Actions (login required)

View Item