Ulfah, Nabilah (2021) PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN RI TERHADAP WNI TERKAIT TERORISME ISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text halaman sampul dan judul.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text halaman pengesahan.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text pernyataan.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 Pendahuluan.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA done.pdf Download (108kB) | Preview
	Text Bab 2 Pembahasan.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text BAB 3..pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text BAB IV AGAMA.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text BAB V F.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)

Abstract

Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu, terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat nasional maupun internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri. Dan berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB No, 2178 tahun 2014 ISIS adalah organisasi internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional. sikap tindakan pemerintah terhadap pencabutan kewarganegaraan republik indonesia yang dilakukan dengan mengupayakan tindakan administratif yaitu pencabutan paspor terhadap WNI terkait terorisme ISIS yang terdapat pada Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2011, UU imigrasi yang terdapat pada pasal 31 ayat (3), UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Pasal 23, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memproleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia. Selain itu berdasarkan Pasal 12 huruf (b) ayat 1 UU No. 5 Tahun 2018 tentang tidak pidana terorisme, WNI yang terlibat ISIS tersebut juga dapat diadili di mahkamah pidana internasional (International Criminal Court) dalam hal terdapat dugaan serius mereka melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap humaniter internasional maupun pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Konvensi lain yang berhubungan dengan keadaaan tanpa kewarganegaraan adalah Convention on The Reduction of Statelessness 1961 (Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan), UDHR (Universal Declaration Of Human Right) article 15, no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality, ICCPR Dalam “Article 12, No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country”. Adapun saran penulis pemerintah seharusnya mengajukan permohonan pengadilan untuk pencabutan kewarganegaraan yang terlibat tindak pidana terorisme ISIS ini agar dapat dikukuhkan rule of law dan bermekanisme dalam proses hukum jika melalui jalur penagadilan untuk warga negara indonesia WNI yang terlibat ISIS terorisme.

Actions (login required)

View Item