Wati, Winda (2021) Analisis Yuridis terhadap Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako 2020 (Studi Kasus Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text 06. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text 04. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 09. ABSTRAK.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text 12. BAB I.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB) | Preview
	Text 13. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text 14. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 16. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Yuridis terhadap Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako 2020 (Studi Kasus : Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Keputusan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dijelaskan bahwa penerima Bantuan Pangan Nontunai yaitu Keluarga Penerima Manfaat atau keluarga miskin, namun kenyataan sebagian wilayah masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan sembako tersebut. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan untuk menanggulangi kemiskinan suatu program BPNT sembako 2020 di suatu Daerah atau Kelurahan dalam suatu Bantuan Pangan Nontunai Program Sembako 2020 dengan adanya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dalam pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Pulo Gadung belum didistribusikan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Berdasarkan Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Sehingga dengan kurangnya tepat sasaran pada masyarakat masih adanya ketidakadilan dalam proses pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sehingga dengan hal ini menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial. Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai tersebut tidak sesuai dengan prinsip pendistribusian menurut sudut pandangan islam, alasan aspek distribusi bahwa distribusi Bantuan Pangan Nontunai tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam distribusi.

Actions (login required)

View Item